ID, Jakarta — Gejolak tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam sepekan terakhir tidak berhenti sebagai persoalan pelaku pasar modal. Koreksi dalam yang menimpa bursa saham nasional berpotensi menimbulkan efek berantai yang menjalar ke sektor keuangan lain, termasuk nilai tukar rupiah, biaya pendanaan, hingga daya beli masyarakat.
Pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1), IHSG tercatat merosot hingga sekitar 8 persen, memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt). Tekanan belum sepenuhnya mereda. Hingga penutupan Senin (2/2), indeks masih bergerak turun dan kembali menyentuh kisaran 7.000.
Pemicu utama koreksi tersebut berasal dari keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan sementara perhitungan sejumlah indeks yang memuat saham Indonesia. Langkah ini disertai permintaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memperbaiki aspek transparansi data kepemilikan saham, termasuk isu ultimate beneficial ownership (UBO) dan tingkat free float.
Bukan Sekadar Soal Investor Saham
Secara umum, penurunan IHSG kerap dipersepsikan sebagai kerugian investor pasar modal. Namun, fluktuasi tajam indeks saham juga mencerminkan tekanan kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi nasional yang dampaknya bisa dirasakan lebih luas.
Vice President Equity Retail Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi, menilai kebijakan MSCI berpotensi memicu perubahan persepsi investor global terhadap Indonesia.
“Kebijakan MSCI ini menciptakan efek domino terhadap cara investor global melihat Indonesia. Dampaknya, arus modal bisa makin tertahan dan biaya dana menjadi lebih mahal,” ujar Oktavianus kepada wartawan
Ia menjelaskan kondisi interim freeze yang diberlakukan MSCI berisiko memperlambat aliran dana asing. Tekanan ini tidak hanya membebani pasar saham, tetapi juga dapat menjalar ke sektor keuangan lain.
“Dampaknya bisa merembet ke nilai tukar rupiah, harga barang, hingga suku bunga kredit,” katanya.
Rupiah dan Harga Barang Ikut Terimbas
Tekanan pada rupiah menjadi salah satu jalur transmisi dampak IHSG yang paling terasa bagi masyarakat luas. Pelemahan nilai tukar berpotensi mendorong kenaikan harga barang impor, mulai dari produk elektronik, obat-obatan, hingga bahan baku industri.
Kondisi ini menegaskan bahwa masyarakat yang tidak memiliki saham sekalipun tetap berisiko merasakan dampak gejolak pasar modal, terutama melalui kenaikan harga barang tertentu dan biaya produksi.
Tekanan tersebut bisa semakin besar apabila Indonesia menghadapi skenario terburuk dalam klasifikasi pasar global.
“Jika sampai terjadi skenario ekstrem, misalnya Indonesia diturunkan ke kategori Frontier Market, dampaknya akan jauh lebih dalam dan bersifat jangka panjang,” ujar Oktavianus.
Dalam situasi tersebut, Indonesia berisiko dipandang sebagai pasar yang lebih kecil dan kurang prioritas, sehingga arus modal asing bisa semakin menyusut. Konsekuensinya, biaya pendanaan meningkat dan ruang ekspansi ekonomi menjadi terbatas.
Ruang Meredam Tekanan Masih Terbuka
Meski tekanan pasar cukup signifikan, Oktavianus menilai peluang untuk meredam gejolak masih terbuka. Kunci utamanya terletak pada komitmen pemerintah dan otoritas pasar modal dalam membenahi tata kelola dan keterbukaan informasi.
“Yang bisa menahan tekanan pasar adalah hasil nyata dan konsistensi eksekusi pemerintah dalam memperbaiki transparansi di pasar saham,” ujarnya.
Sorotan MSCI, lanjutnya, selama ini berfokus pada keterbukaan UBO dan formula free float saham. Perbaikan di dua area tersebut dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan investor.
“Jika eksekusi perbaikan berjalan baik dan interim freeze dicabut, arus dana pasif berpotensi kembali masuk dan tekanan jual bisa berkurang,” jelasnya.
Selain reformasi tata kelola, kebijakan peningkatan likuiditas juga dinilai penting. Sejumlah instrumen domestik dipandang mampu menjadi penyangga pasar di tengah tekanan global.
Oktavianus menyoroti peran Danatara yang diharapkan lebih aktif berinvestasi di pasar saham domestik, khususnya pada saham-saham dengan bobot MSCI tinggi, free float besar, dan likuiditas memadai. Selain itu, wacana peningkatan porsi investasi asuransi di pasar saham hingga 20 persen dinilai dapat memperluas basis investor jangka panjang.
Penguatan instrumen exchange traded fund (ETF) dan dukungan terhadap market maker juga disebut dapat membantu menjaga stabilitas perdagangan. Dalam situasi volatil, saham berkapitalisasi besar dan sektor defensif dengan imbal hasil dividen tetap dinilai lebih menarik.
“Dalam kondisi seperti ini, saham blue chip dan defensif dengan strategi dividend play cenderung lebih dilirik,” katanya.
Dampak ke Rakyat Bersifat Bertahap
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai dampak ambruknya IHSG terhadap masyarakat non-investor bersifat tidak langsung.
“Penurunan IHSG tidak otomatis membuat dompet rakyat langsung kempes keesokan harinya,” ujarnya.
Menurut Ronny, IHSG lebih merepresentasikan psikologi pasar dan tingkat kepercayaan dunia usaha. Dampak langsung koreksi indeks lebih terasa pada lembaga keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan reksa dana yang memiliki eksposur besar di pasar saham.
Namun, jika tekanan berlangsung lama, efek lanjutan bisa menjalar ke sektor riil, termasuk penundaan ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja.
“Dampaknya ke masyarakat lebih bertahap, melalui investasi, aktivitas bisnis, dan penyerapan tenaga kerja,” katanya.
Ronny menegaskan bahwa IHSG bukan penentu tunggal kondisi ekonomi nasional, tetapi dapat menjadi akselerator sentimen. Ketika ketidakstabilan berlangsung berkepanjangan, dampaknya akan semakin luas.
“Ekonomi nasional baru benar-benar terganggu jika gejolak IHSG berkepanjangan dan menular ke sektor riil,” pungkasnya. (Red)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
