ID, Tel Aviv – Upaya diplomatik untuk meredakan konflik di Jalur Gaza kembali menghadapi hambatan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menolak rancangan perdamaian 15 poin yang disusun Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Penolakan tersebut sekaligus mempertegas posisi pemerintah Israel bahwa penarikan pasukan dari Jalur Gaza tidak akan dilakukan selama Hamas belum menyerahkan seluruh persenjataannya.
Dalam rapat Kabinet Israel pada Minggu (9/8), Netanyahu menyatakan secara eksplisit bahwa pemerintahnya tidak menerima dokumen perdamaian yang diajukan melalui BoP.
“Israel menolak dokumen 15 poin tersebut,” kata Netanyahu dalam rapat kabinet.
Ia menegaskan bahwa militer Israel akan tetap berada di Gaza hingga tuntutan pelucutan senjata Hamas dipenuhi secara menyeluruh. Menurut Netanyahu, keberadaan pasukan Israel masih diperlukan untuk mencegah ancaman terhadap personel militer maupun masyarakat Israel.
“Militer Israel tidak akan melakukan penarikan pasukan apa pun, sampai Hamas benar-benar melucuti senjatanya, dan akan terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan serta warga kami,” imbuhnya.
Netanyahu dan Washington Masih Berkomunikasi
Meskipun menolak rancangan tersebut, Netanyahu mengatakan pemerintah Israel masih melakukan komunikasi dengan Amerika Serikat mengenai isi proposal perdamaian itu.
Ia mengakui bahwa terdapat sejumlah gagasan dalam rencana tersebut yang dapat dipertimbangkan Israel. Namun, pemerintahnya tetap mempertahankan posisi yang dianggap sebagai kepentingan strategis negara.
“Mereka memiliki gagasan-gagasan, sebagian dapat kami terima dan sebagian tidak, dan kami tahu bagaimana harus bersikap tegas dalam hal-hal ini,” ujar Netanyahu.
Hingga saat ini, belum terdapat tanggapan resmi dari Gedung Putih maupun Presiden Donald Trump mengenai penolakan Netanyahu tersebut.
Dalam pernyataannya di hadapan kabinet, Netanyahu juga kembali menegaskan sikap politiknya mengenai masa depan Palestina. Ia bahkan menyatakan bahwa selama dirinya masih menjabat sebagai perdana menteri, Israel tidak akan membiarkan terbentuknya negara Palestina.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan perspektif antara pemerintah Israel dan rancangan diplomatik yang didukung Washington masih menjadi persoalan mendasar dalam upaya mencari penyelesaian konflik Gaza.
Netanyahu juga memperjelas standar yang digunakan Israel dalam menilai konsep pelucutan senjata Hamas. Menurutnya, pelucutan harus bersifat nyata dan komprehensif, bukan sekadar langkah simbolis.
“Keinginan Israel akan pelucutan senjata yang nyata, bukan pelucutan senjata yang semu, yang berarti penyingkiran seluruh persenjataan, termasuk senjata ringan,” lanjut Netanyahu.
Hamas Tetap Nyatakan Komitmen
Di tengah penolakan Israel, Hamas justru mengambil posisi yang berlawanan. Kelompok tersebut menyatakan tetap berkomitmen menjalankan rencana perdamaian Dewan Perdamaian secara penuh.
Hamas juga meminta negara-negara mediator dan pihak yang bertindak sebagai penjamin kesepakatan menjalankan tanggung jawab mereka untuk menjaga proses diplomatik tetap berlangsung.
Kelompok tersebut menyerukan agar setiap potensi pelanggaran yang dapat menggagalkan implementasi rencana perdamaian dapat dicegah.
“Kami mengharapkan para mediator dan pihak penjamin dari AS untuk menekan Netanyahu dan pemerintahannya agar mematuhi peta jalan tersebut, serta tidak menghambat prosesnya demi alasan politik internal maupun pemilu,” kata anggota biro politik Hamas, Bassemm Naim, kepada AFP.
Perbedaan sikap antara kedua pihak memperlihatkan kompleksitas proses diplomasi Gaza. Di satu sisi, Hamas menyatakan kesediaannya terhadap kerangka yang ditawarkan. Di sisi lain, pemerintah Netanyahu menempatkan pelucutan senjata Hamas sebagai prasyarat mutlak sebelum mempertimbangkan penarikan militer.
Rencana 15 Poin BoP
Rencana yang kini menjadi sumber perbedaan tersebut sebelumnya diumumkan Trump pada 30 Juli. Presiden AS menyebut kesepakatan itu sebagai sebuah kesepakatan “bersejarah”.
Salah satu elemen fundamental dalam rancangan tersebut adalah pelucutan senjata secara menyeluruh terhadap Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya yang beroperasi di Jalur Gaza.
Proposal tersebut merupakan produk Dewan Perdamaian atau Board of Peace, sebuah forum yang dipimpin Amerika Serikat dan secara resmi diresmikan pada Februari 2026. Lembaga tersebut beranggotakan sekitar 40 negara.
BoP kemudian menyusun rancangan perdamaian yang terdiri dari 15 poin untuk menjadi salah satu kerangka penyelesaian konflik di Gaza.
Salah satu agenda paling krusial dalam dokumen tersebut adalah demiliterisasi Hamas. Rencana itu mencakup penghapusan persenjataan kelompok tersebut, fasilitas produksi militer, gudang persenjataan, serta jaringan terowongan yang selama ini menjadi bagian penting dari infrastruktur militer Hamas.
Namun, penolakan Netanyahu menunjukkan bahwa persoalan pelucutan senjata masih menjadi titik paling sensitif dalam proses diplomasi. Bagi pemerintah Israel, demiliterisasi Hamas merupakan syarat keamanan yang tidak dapat dinegosiasikan. Sementara bagi Hamas, implementasi peta jalan perdamaian membutuhkan keterlibatan aktif mediator dan negara-negara penjamin.
Perbedaan fundamental tersebut kini menjadi tantangan utama bagi Washington dan para mediator dalam mempertahankan momentum diplomasi serta mencegah kembali memburuknya situasi keamanan di Jalur Gaza.
red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
