ID, JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan sejumlah catatan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan ekonomi makro nasional, khususnya potensi tekanan inflasi yang dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Masukan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026), yang dihadiri Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, bersama sejumlah anggota DEN, di antaranya Chatib Basri, Hario Seto, dan Mochammad Firman Hidayat.
Dalam keterangannya kepada media usai pertemuan, Chatib Basri menekankan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi menimbulkan efek lanjutan terhadap kenaikan harga barang dan jasa, terutama melalui peningkatan biaya impor, produksi, dan distribusi. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi karena dapat memberikan tekanan yang lebih besar terhadap kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
“Risiko kenaikan harga akibat pelemahan rupiah perlu menjadi perhatian bersama karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah,” ujar Chatib.
Menurutnya, salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional adalah memperkuat kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap arah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, transparansi pengelolaan fiskal dan upaya efisiensi anggaran perlu terus diperkuat, termasuk dalam pelaksanaan berbagai program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat menjelaskan bahwa meskipun terdapat tekanan eksternal yang memengaruhi nilai tukar rupiah, kondisi fundamental perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam kategori kuat dan relatif stabil.
Ia menegaskan bahwa situasi ekonomi nasional saat ini tidak dapat disamakan dengan krisis ekonomi tahun 1998. Sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan ketahanan yang lebih baik, mulai dari tingkat inflasi yang masih terkendali, kondisi korporasi yang lebih sehat, hingga sektor perbankan yang memiliki kapasitas permodalan yang kuat.
“Salah satu indikator penting adalah tingkat utang korporasi dalam denominasi dolar yang jauh lebih rendah dibandingkan kondisi menjelang krisis 1998. Selain itu, arus kas perusahaan masih relatif kuat sehingga mampu menjadi bantalan terhadap ketidakpastian global,” jelas Firman.
Ia juga menyoroti tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan nasional yang berada di atas 25 persen sebagai indikator kuatnya ketahanan sektor keuangan dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi global.
Meski demikian, DEN mengingatkan bahwa risiko eksternal tetap perlu diwaspadai. Ketegangan geopolitik dan konflik internasional yang berlangsung lebih lama dari perkiraan berpotensi mendorong kenaikan harga energi global, yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi di dalam negeri.
Firman menjelaskan bahwa meskipun inflasi konsumen masih berada pada kisaran 3 persen, indikator harga di tingkat produsen menunjukkan tren yang lebih tinggi. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang berada pada level sekitar 7 persen menjadi sinyal awal adanya tekanan biaya yang berpotensi diteruskan ke konsumen pada semester kedua tahun 2026.
“Kesenjangan antara inflasi konsumen dan harga di tingkat produsen perlu diantisipasi karena dapat menjadi faktor pendorong kenaikan harga pada periode mendatang,” ujarnya.
Selain menjaga stabilitas fiskal, DEN juga merekomendasikan langkah-langkah struktural untuk memperkuat cadangan devisa nasional. Salah satunya melalui peningkatan remitansi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama tenaga kerja terampil seperti perawat, teknisi, dan tenaga profesional lainnya.
Menurut Firman, kontribusi remitansi Indonesia masih berada di bawah beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan devisa dari sektor tersebut.
Di samping itu, sektor pariwisata juga dinilai memiliki potensi strategis dalam mendukung ketahanan eksternal ekonomi nasional. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.
Karena itu, DEN mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan daya tarik pariwisata nasional, termasuk penyederhanaan akses masuk bagi wisatawan dari negara-negara potensial melalui kebijakan bebas visa yang lebih selektif dan terukur.
Melalui kombinasi penguatan fundamental ekonomi, efisiensi fiskal, peningkatan devisa, serta pengelolaan risiko inflasi yang lebih adaptif, DEN optimistis Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
