ID, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini belum berjalan optimal akibat pemblokiran anggaran. Hal tersebut disampaikan Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dengan nada berseloroh, Dody menyebut hingga kini realisasi anggaran untuk pembangunan IKN belum dapat dilaksanakan karena seluruh pagu anggaran Kementerian PU masih diblokir oleh Kementerian Keuangan.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” ujar Dody disambut tawa peserta rapat.
Meski disampaikan secara santai, pernyataan tersebut mencerminkan kondisi serius terkait keberlanjutan proyek strategis nasional yang sebelumnya dilaporkan telah mencapai 87,9 persen progres fisik hingga akhir Desember 2024.
Pemblokiran Anggaran Imbas Kebijakan Efisiensi
Dody menjelaskan, pemblokiran anggaran merupakan bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemblokiran akan tetap berlaku hingga pagu anggaran indikatif hasil efisiensi memperoleh persetujuan dari Komisi V DPR RI.
Untuk tahun anggaran 2025, Kementerian PU semula memperoleh alokasi sebesar Rp110,95 triliun. Namun, melalui kebijakan efisiensi fiskal, anggaran tersebut dipangkas sebesar Rp81,38 triliun, sehingga sisa anggaran yang dapat digunakan hanya Rp29,57 triliun.
Pemangkasan tersebut berdampak langsung pada sejumlah program infrastruktur strategis, termasuk pembangunan jalan, hunian, serta fasilitas dasar penunjang IKN Nusantara.
“Setelah disetujui, kami akan mengajukan permohonan pembukaan blokir anggaran, kemudian melakukan rekomposisi untuk menentukan program mana yang tetap bisa berjalan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” kata Dody.
Realisasi Anggaran Sebelum Pemblokiran
Sebelum diberlakukannya pemblokiran, pembangunan IKN telah menyerap anggaran sebesar Rp40,29 triliun, yang dialokasikan ke berbagai sektor, antara lain:
- Sumber Daya Air sebesar Rp1,45 triliun untuk pengendalian banjir dan pembangunan bendungan
- Bina Marga sebesar Rp18,32 triliun untuk jalan tol, akses kawasan, dan dermaga logistik
- Cipta Karya sebesar Rp12,09 triliun untuk pembangunan Istana Kepresidenan, kantor kementerian, dan fasilitas publik
- Hunian sebesar Rp8,43 triliun untuk Hunian Pekerja Konstruksi, asrama ASN, serta hunian TNI
Namun, dengan status anggaran yang masih diblokir, sejumlah proyek tersebut berpotensi mengalami penundaan hingga terdapat kepastian pencairan dana.
Respons DPR dan Sorotan Publik
Pernyataan Menteri PU tersebut memicu beragam tanggapan dari anggota DPR dan publik. Sejumlah anggota Komisi V DPR RI menilai bahwa efisiensi anggaran memang diperlukan, namun proyek berskala nasional seperti IKN membutuhkan kepastian pembiayaan agar tidak terhenti di tengah jalan.
“Jika IKN merupakan prioritas nasional, perlu ada mekanisme yang jelas dalam pengalokasian anggarannya agar pembangunan tidak tersendat,” ujar salah satu anggota Komisi V.
Di sisi lain, publik juga mulai mempertanyakan arah kebijakan pemerintah terhadap proyek IKN, apakah tetap menjadi prioritas utama atau akan mengalami penyesuaian skala dan strategi pembangunan.
Situasi ini menempatkan pembangunan IKN Nusantara pada fase krusial. Pemerintah kini dituntut untuk segera memberikan kepastian fiskal agar proyek ibu kota baru tidak mengalami perlambatan berkepanjangan dan tetap berjalan sesuai rencana nasional.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
