Menkeu juga mengungkapkan adanya arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penerimaan negara dengan menekan kebocoran, penggelapan, dan penghindaran pajak. Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi sistem pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Dengan integrasi sistem, data wajib pajak akan lebih konsisten, layanan menjadi lebih baik, dan biaya kepatuhan dapat ditekan,” tambahnya.
Sementara itu, dari sisi belanja negara, Sri Mulyani menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga saat ini difokuskan pada efisiensi dan efektivitas anggaran. Presiden Prabowo, kata dia, menekankan agar belanja negara dilakukan secara bersih, terarah, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pembiayaan inovatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui penguatan kemitraan pemerintah dan swasta serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen, produktivitas harus ditingkatkan. Indonesia memiliki aspirasi menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia, dengan komitmen pada pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim. Seluruh instrumen kebijakan akan kami gunakan untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan merata,” tutup Sri Mulyani.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
