ID, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta seluruh kepala daerah kabupaten/kota serta pimpinan perangkat daerah di tingkat provinsi untuk mengedepankan pendekatan personal kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat virtual bersama para bupati dan wali kota se-NTT pada Selasa (3/3/2026), menyusul mencuatnya wacana perumahan PPPK akibat kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Menurut Melki, situasi ini tidak cukup disikapi secara administratif semata, melainkan perlu pendekatan komunikasi yang lebih manusiawi.
“Situasi ini perlu pendekatan personal dengan teman-teman PPPK. Kita dengarkan pendapat dan harapan mereka. Apa yang menjadi catatan bagi kita sehingga bisa bergerak bersama. Saya sudah minta pimpinan OPD melakukan pendekatan dan menampung masukan dari PPPK,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berada dalam posisi harus menjaga keseimbangan antara regulasi pusat dan kebutuhan riil para PPPK di daerah.
“PPPK kita atur sesuai kebutuhan, kita kerja maksimal. Di saat yang sama kita juga tanya apa keinginan PPPK yang bisa kita fasilitasi,” jelasnya.
Sebagai salah satu alternatif solusi, Melki membuka peluang pengembangan kewirausahaan bagi PPPK yang berminat. Pemerintah daerah, kata dia, dapat menyiapkan skema pemberdayaan di sektor produktif sebagai opsi transisi.
“Bagi yang punya niat wirausaha, kita siapkan skema. Kita dorong ini sebagai potensi. Siapa tahu situasi ini justru bisa menjadi hal positif bagi NTT,” tambahnya.
Soroti Validitas Data Kemiskinan Ekstrem
Selain membahas isu PPPK, Melki juga mengingatkan pentingnya pembenahan data kemiskinan ekstrem di NTT. Ia meminta dukungan kepala daerah untuk memastikan akurasi data penerima bantuan sosial.
“Kita harus serius perhatikan data kemiskinan. Masih ada berita orang meninggal tapi masih tercatat terima bansos. Data ini harus dibersihkan agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa perbaikan data menjadi kunci agar postur keuangan daerah benar-benar diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, serta persoalan prioritas lainnya.
Respons Kabupaten Sikka
Dalam forum tersebut, Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan gubernur dalam menyampaikan dampak kebijakan pusat terkait PPPK kepada publik.
“Pernyataan Bapak Gubernur soal 9.000 PPPK memunculkan banyak respons dari masyarakat NTT dan menjadi pertanyaan besar bagi PPPK di kabupaten, termasuk di Sikka,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, belanja pegawai di Kabupaten Sikka saat ini telah mencapai 32,3 persen dari APBD, dengan jumlah PPPK lebih dari 4.000 orang. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT.
“Kondisi kami 32,3 persen untuk belanja pegawai. Dengan jumlah PPPK sekitar 4.000 lebih, tentu ada langkah yang harus kami lakukan. Karena itu kami berkoordinasi dengan gubernur. Kita semua di bawah komando gubernur berupaya mencari jalan keluar,” ujarnya.
Yoris menambahkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah alternatif kebijakan, namun tetap akan berkonsultasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar solusi yang diambil tetap sesuai regulasi.
“Kami berharap ada langkah konkret yang bisa segera dilakukan sehingga persoalan ini dapat diselesaikan dengan cepat,” imbuhnya.
red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
