ID, Kota Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai memperkuat perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan pendekatan riset. Langkah tersebut ditandai dengan pelibatan 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) peneliti dalam tim yang akan menyusun kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
Inisiatif tersebut disampaikan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena saat menerima tim peneliti Bidang Riset dan Inovasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT (Bapperida) di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa malam (10/3/2026).
Pertemuan itu menjadi langkah awal untuk menyusun kajian akademik yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi sekaligus arah pembangunan daerah hingga tahun 2030.
Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa program pembangunan harus memiliki indikator yang jelas dan terukur agar capaian pemerintah dapat dievaluasi secara objektif dari tahun ke tahun.
Menurutnya, visi dan misi pembangunan yang bersifat umum harus diterjemahkan menjadi target konkret yang dapat diukur secara berkala.
“Program dan visi misi itu bersifat umum, tetapi kita harus memiliki ukuran yang jelas. Target pembangunan lima tahun hingga 2030 harus bisa diterjemahkan dalam parameter yang bisa dievaluasi setiap tahun,” ujarnya.
Kajian yang disusun para peneliti nantinya akan difokuskan pada berbagai sektor prioritas pembangunan daerah serta program nasional yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Sejumlah sektor yang diminta untuk dianalisis secara akademik antara lain dampak program makan bergizi bagi anak terhadap ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan koperasi dan usaha lokal, serta program pembangunan rumah layak huni.
Selain itu, pengembangan sektor maritim seperti produksi garam dan budidaya rumput laut juga menjadi perhatian dalam kajian tersebut, termasuk pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya.
Gubernur Melki juga menekankan pentingnya memasukkan sektor pendidikan dalam penelitian, terutama terkait revitalisasi sekolah serta indikator peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Ia menilai pendekatan ilmiah sangat penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya didasarkan pada asumsi, melainkan pada data dan analisis yang kuat.
“Pemerintah harus terbiasa bekerja dengan dasar ilmiah. Riset ini harus menghasilkan parameter yang jelas sehingga dampaknya dapat diukur,” katanya.
Untuk mempercepat proses kajian, sebanyak 32 peneliti ASN tersebut akan dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai bidang pembangunan yang akan diteliti.
Setiap kelompok akan menyusun analisis serta rekomendasi kebijakan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi maupun organisasi perangkat daerah dalam merancang program pembangunan.
Melki juga memberikan ruang bagi tim peneliti untuk mengangkat isu lain di luar program prioritas apabila dinilai memiliki relevansi terhadap pembangunan daerah.
“Tugas tim ini adalah menghasilkan gagasan dan rekomendasi. Jika hasilnya dapat menjadi kebijakan gubernur silakan, kalau cukup pada level OPD juga tidak masalah,” jelasnya.
Peneliti Soroti Akses Data
Dalam sesi dialog, peneliti kebijakan publik Wehelmina Lodia Kause menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan gubernur kepada para peneliti daerah.
Ia menilai pelibatan langsung tim peneliti oleh kepala daerah merupakan langkah positif sekaligus tantangan bagi peneliti untuk menghasilkan kajian yang benar-benar dapat digunakan dalam proses pengambilan kebijakan.
“Kami siap membantu pemerintah melalui penelitian yang tidak hanya menjadi dokumen pustaka, tetapi dapat dimanfaatkan secara langsung dalam perumusan kebijakan,” ujarnya.
Namun demikian, ia juga menyoroti masih adanya kendala dalam memperoleh data dari sejumlah perangkat daerah ketika melakukan penelitian di lapangan.
Menurutnya, keterbatasan akses terhadap data seringkali memengaruhi kualitas analisis yang dilakukan oleh peneliti.
“Kami masih menemukan kesenjangan data di lapangan. Harapannya ada dukungan agar peneliti dapat memperoleh data yang valid dan lengkap,” katanya.
Sementara itu, peneliti lainnya Mariano A.T. Nugraha menjelaskan bahwa tim riset daerah selama ini telah aktif melakukan berbagai kajian kebijakan publik yang berkaitan dengan program pembangunan pemerintah.
Ia juga menyebutkan bahwa keberadaan 16 peneliti CPNS baru turut memperkuat kapasitas riset daerah dengan latar belakang keilmuan yang beragam.
Selama ini, menurut Mariano, kegiatan penelitian juga kerap melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi guna memperkuat kualitas analisis yang dihasilkan.
“Kami bersyukur dengan tambahan tenaga peneliti baru sehingga kapasitas riset kebijakan daerah ke depan bisa semakin kuat,” ujarnya.
Hasil Penelitian Jadi Dasar Kebijakan
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Melki menegaskan pemerintah provinsi akan memberikan dukungan agar tim peneliti dapat bekerja secara maksimal, termasuk kemungkinan penguatan regulasi jika diperlukan.
Ia berharap hasil penelitian yang dihasilkan tidak berhenti sebagai laporan akademik semata, tetapi benar-benar menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah.
“Kalau ada ide yang bagus, kita cari jalan agar bisa dijalankan. Jangan sampai urusan administratif justru menghambat kerja riset,” tegasnya.
Melalui pelibatan tim peneliti ini, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan kebijakan pembangunan daerah ke depan semakin berbasis data dan analisis ilmiah, sehingga berbagai program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
