ID, KUPANG – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Winston Neil Rondo, menyoroti kondisi ruang belajar darurat di UPT SMA Negeri 2 Sulamu, Desa Bipolo, Kabupaten Kupang, yang masih digunakan hampir satu dekade setelah dibangun melalui gotong royong masyarakat.
Dalam kunjungan reses hari pertama, Rabu (21/10/2026), Winston melihat langsung keterbatasan fasilitas pendidikan yang harus dihadapi 201 siswa di sekolah tersebut. Dari sembilan rombongan belajar, SMA Negeri 2 Sulamu baru memiliki dua ruang kelas permanen, sedangkan ruang belajar lainnya masih memanfaatkan bangunan semi permanen hasil swadaya masyarakat.
Kondisi itu mendorong Winston menyatakan akan membawa kebutuhan pembangunan ruang kelas permanen ke dalam pembahasan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Ia menilai, semangat masyarakat yang telah merintis sekolah perlu diikuti dukungan pemerintah agar siswa memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.
“Saya datang dengan kenangan ketika kita bersama-sama membangun sekolah ini. Tetapi saya prihatin, sepuluh tahun kemudian anak-anak masih belajar di ruang darurat yang dahulu kita bangun. Gotong royong masyarakat harus mendapat tindak lanjut melalui pembangunan fasilitas pendidikan yang layak,” kata Winston.
Winston mengenang keterlibatannya dalam menggerakkan kader-kader Partai Demokrat untuk membantu pembangunan sekolah tersebut sekitar 2015–2016. Saat itu, dukungan diberikan melalui berbagai pekerjaan, mulai dari penggalian fondasi dan pengerjaan kayu hingga penyediaan semen.
Namun, setelah hampir sepuluh tahun berlalu, kebutuhan ruang kelas permanen masih menjadi persoalan. Bagi Winston, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keberlanjutan dukungan terhadap fasilitas pendidikan yang dibangun atas inisiatif masyarakat.
Siswa Keluhkan Ruang Kelas Panas dan Dinding Berlubang
Dalam dialog bersama siswa, guru, komite sekolah, dan orang tua, Winston menyerap berbagai aspirasi terkait kondisi infrastruktur pendidikan. Para siswa mengeluhkan ruang kelas yang panas, atap rendah, serta dinding tipis dan berlubang.
Salah seorang siswi, Carla Ndatang, menyampaikan bahwa suhu ruang kelas mulai terasa panas sekitar pukul 10.00 WITA, ketika kegiatan belajar mengajar masih berlangsung. Selain itu, suara dari ruang kelas lain kerap mengganggu konsentrasi siswa saat mengikuti pelajaran.
Winston menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan jumlah ruang kelas, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan kualitas proses pembelajaran. Menurut dia, siswa membutuhkan lingkungan belajar yang memungkinkan mereka mengikuti pelajaran dengan aman dan berkonsentrasi secara optimal.
Ia menyatakan akan menyampaikan kebutuhan sekolah tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk dibahas lebih lanjut.
Winston juga menekankan pentingnya pemeriksaan kondisi bangunan, kejelasan dokumen tanah, serta penyusunan perencanaan pembangunan. Aspek-aspek itu perlu diperhatikan agar penanganan kebutuhan infrastruktur sekolah dapat dilakukan secara terukur dan bertahap.
Bukan Hanya Bangunan, Status Guru Juga Jadi Perhatian
Selain ruang kelas, kunjungan reses tersebut mengungkap persoalan lain, termasuk status tujuh guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi tenaga honorer, serta kebutuhan fasilitas penunjang pembelajaran.
Winston menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pendidikan tidak cukup hanya memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kelayakan sarana pendidikan dan kepastian status tenaga pendidik yang selama ini menopang aktivitas sekolah.
“Anak-anak di Bipolo berhak mendapatkan ruang belajar yang layak. Guru-guru yang selama ini menjaga sekolah tetap berjalan juga perlu mendapat kepastian dan perhatian,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala UPT SMA Negeri 2 Sulamu, Rolina S. Aploegi, S.Pd.Gr., mengakui ruang belajar darurat yang digunakan saat ini sudah tidak layak untuk mendukung pembelajaran secara optimal.
Rolina berharap kunjungan Winston dapat mendorong perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pembangunan ruang kelas permanen. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran pihak sekolah ketika musim hujan dan angin kencang karena kondisi bangunan yang belum memadai.
“Kami sudah hampir 10 tahun bertahan dengan kondisi seperti ini. Kami berharap persoalan ruang belajar darurat mendapat perhatian serius agar anak-anak bisa belajar dengan aman, nyaman, dan memperoleh fasilitas pendidikan yang layak,” kata Rolina saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/10/2026).
Bagi Winston, persoalan SMA Negeri 2 Sulamu membutuhkan tindak lanjut agar upaya masyarakat dalam membuka akses pendidikan tidak berhenti pada pembangunan awal. Komitmennya membawa aspirasi sekolah ke pembahasan bersama dinas terkait menjadi langkah yang diharapkan dapat membuka jalan bagi perbaikan fasilitas pendidikan di Desa Bipolo. red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
