Proposal tersebut merupakan produk Dewan Perdamaian atau Board of Peace, sebuah forum yang dipimpin Amerika Serikat dan secara resmi diresmikan pada Februari 2026. Lembaga tersebut beranggotakan sekitar 40 negara.
BoP kemudian menyusun rancangan perdamaian yang terdiri dari 15 poin untuk menjadi salah satu kerangka penyelesaian konflik di Gaza.
Salah satu agenda paling krusial dalam dokumen tersebut adalah demiliterisasi Hamas. Rencana itu mencakup penghapusan persenjataan kelompok tersebut, fasilitas produksi militer, gudang persenjataan, serta jaringan terowongan yang selama ini menjadi bagian penting dari infrastruktur militer Hamas.
Namun, penolakan Netanyahu menunjukkan bahwa persoalan pelucutan senjata masih menjadi titik paling sensitif dalam proses diplomasi. Bagi pemerintah Israel, demiliterisasi Hamas merupakan syarat keamanan yang tidak dapat dinegosiasikan. Sementara bagi Hamas, implementasi peta jalan perdamaian membutuhkan keterlibatan aktif mediator dan negara-negara penjamin.
Perbedaan fundamental tersebut kini menjadi tantangan utama bagi Washington dan para mediator dalam mempertahankan momentum diplomasi serta mencegah kembali memburuknya situasi keamanan di Jalur Gaza.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
