ID, JAKARTA — Indonesia-Israel sama-sama tercantum dalam pengumuman kontrak pertahanan Amerika Serikat (AS) terkait pengembangan dan modernisasi jet tempur F-15 Eagle. Nama Indonesia muncul bersama sejumlah negara mitra AS dalam proyek pertahanan bernilai fantastis yang nilai maksimal kontraknya mencapai US$131,23 miliar atau sekitar Rp2.322,77 triliun.
Informasi tersebut tercantum dalam pengumuman resmi Kementerian Perang AS pada Jumat (28/8/2026). Kontrak diberikan kepada perusahaan pertahanan Boeing Co. menggunakan skema indefinite-delivery/indefinite-quantity (IDIQ).
Skema tersebut memungkinkan nilai akhir maupun jumlah pekerjaan yang dilaksanakan berubah sesuai kebutuhan pemerintah AS dan negara-negara mitranya.
Kontrak raksasa itu tidak sebatas pengadaan pesawat baru. Cakupannya meliputi produksi F-15 Eagle, integrasi sistem persenjataan, modernisasi, peningkatan kemampuan, retrofit, hingga pemeliharaan armada.
Boeing juga mendapat tugas membantu membangun kapasitas pemeliharaan di fasilitas milik pemerintah maupun militer. Langkah tersebut ditujukan agar sistem persenjataan F-15 dapat dipelihara dan digunakan dalam jangka panjang.
Nama Indonesia Muncul Bersama Israel
Hal yang menjadi perhatian adalah keterlibatan negara-negara di luar AS dalam proyek tersebut.
Kontrak F-15 Eagle mencakup skema Foreign Military Sales (FMS) atau Penjualan Militer Asing untuk sejumlah negara mitra Washington.
Indonesia tercantum dalam daftar tersebut bersama Israel, Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, Singapura, dan Polandia.
Pencantuman nama Indonesia tidak secara otomatis menunjukkan besaran pembelian atau nilai kontrak yang akan diterima masing-masing negara. Kontrak IDIQ memungkinkan pekerjaan dipesan sesuai kebutuhan dan persetujuan yang berlaku.
Namun, masuknya Indonesia dalam daftar menunjukkan bahwa proyek F-15 Eagle yang digarap Boeing memiliki cakupan yang lebih luas daripada kebutuhan Angkatan Udara AS semata.
Kontrak Berlangsung hingga 2037
Pekerjaan utama proyek akan dipusatkan di St. Louis, Missouri.
Secara keseluruhan, pelaksanaan kontrak diproyeksikan berlangsung hingga Agustus 2037. Sementara periode pemesanan utama dijadwalkan berakhir pada 24 Agustus 2031.
Pemerintah AS juga memiliki opsi untuk memperpanjang periode pemesanan hingga 24 Agustus 2036.
Pengelolaan kontrak berada di bawah Pusat Manajemen Siklus Hidup Angkatan Udara AS yang berlokasi di Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson, Ohio.
Untuk tahap awal, pemerintah AS telah menyediakan dana penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi tahun fiskal 2026 sebesar US$343.740 atau sekitar Rp6,08 miliar.
Bukan Hanya F-15, AS Garap Sistem Nuklir
Dalam pengumuman yang sama, Kementerian Perang AS juga mengungkap proyek pertahanan lainnya.
University of New Mexico di Albuquerque memperoleh kontrak senilai US$27,4 juta atau sekitar Rp485,12 miliar.
Kontrak tersebut berkaitan dengan pengembangan dan integrasi sistem nuklir, termasuk kegiatan pengujian serta evaluasi penerbangan sistem nuklir.
Pekerjaan itu juga mencakup sistem komando, kendali, dan komunikasi nuklir.
Proyek akan dikerjakan di Albuquerque, New Mexico, dengan target penyelesaian pada 24 November 2031.
Laboratorium Riset Angkatan Udara AS di Pangkalan Angkatan Udara Kirtland menjadi pihak yang menangani kontrak tersebut.
Pada saat kontrak diberikan, pemerintah AS telah mengalokasikan dana awal sebesar US$344.167 atau sekitar Rp6,09 miliar.
Kemunculan Indonesia dalam daftar proyek F-15 Eagle tersebut menempatkan kerja sama pertahanan Indonesia-AS dalam sorotan, terutama karena proyek ini mencakup modernisasi, integrasi sistem, hingga dukungan pemeliharaan jet tempur F-15 dalam jangka panjang. red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
