ID, KUPANG – Pemerintah Kabupaten Kupang mulai membangun Pelabuhan Rakyat Bolok di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Proyek senilai Rp8,64 miliar yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2026 itu ditandai dengan peletakan batu pertama pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Pembangunan pelabuhan ini diarahkan bukan sekadar untuk menyediakan tempat bersandar bagi perahu dan mendukung penyeberangan masyarakat. Pemerintah daerah juga menargetkan fasilitas tersebut menjadi simpul kegiatan ekonomi pesisir, mulai dari aktivitas nelayan, perdagangan, jasa hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan pembangunan dermaga rakyat merupakan bagian dari visi dan misi pemerintahannya bersama Wakil Bupati Kupang yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pembangunan dermaga rakyat ini berangkat dari visi dan misi kami berdua, saya dan Wakil Bupati Kupang, yang sudah tertuang dalam RPJMD. Ini merupakan bagian dari pembangunan Kabupaten Kupang yang harus dilaksanakan,” kata Yosef.
Menurut dia, keberadaan Pelabuhan Rakyat Bolok diharapkan memperkuat konektivitas masyarakat, terutama untuk mobilitas warga dari dan menuju Pulau Semau. Fasilitas tersebut juga diharapkan mendukung kegiatan perikanan serta memperlancar pergerakan hasil tangkapan nelayan.
Yosef menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada manfaat yang diterima masyarakat. Ia mengingatkan seluruh pihak bahwa anggaran yang digunakan merupakan uang negara yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
“Uang yang kita kelola adalah uang negara. Tetapi jangan lupa, itu juga merupakan berkat Tuhan. Karena itu, uang negara yang merupakan berkat Tuhan harus kita manfaatkan untuk memberikan bagian kepada rakyat,” ujarnya.
Anggaran Rp8,64 Miliar, Pekerjaan Diminta Sesuai Standar
Pelabuhan Rakyat Bolok dirancang dengan sejumlah fasilitas penunjang. Pekerjaan mencakup area parkir berukuran sekitar 57 x 20 meter, terminal berukuran 12 x 8 meter, pos jaga berukuran 3 x 3 meter, tower, causeway sepanjang sekitar 200,5 meter dengan lebar 8 meter, serta pre-quarter sepanjang 80 meter.
Perencanaan proyek ditangani CV Moment Engineering Konsultan, sedangkan pekerjaan konstruksi dipercayakan kepada CV Tuak Mandiri.
Pemkab Kupang meminta pelaksanaan proyek memenuhi standar mutu, persyaratan teknis, dan ketentuan keselamatan. Pekerjaan juga diharapkan selesai sesuai jadwal dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Bagi masyarakat pesisir, manfaat pelabuhan nantinya akan sangat bergantung pada kualitas konstruksi, kelengkapan fasilitas, serta pengelolaan setelah pembangunan selesai. Pemerintah menargetkan keberadaan pelabuhan dapat membuka peluang kerja dan memperluas kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.
Efisiensi Anggaran Tak Menghentikan Perjuangan Pembangunan
Dalam sambutannya, Yosef juga menyinggung tantangan pembiayaan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran secara nasional. Menurut dia, pemerintah daerah perlu bekerja lebih keras untuk mendapatkan dukungan pembiayaan bagi proyek-proyek prioritas.
“Dalam kondisi negara melakukan efisiensi, jangan pernah bermimpi bahwa mendapatkan anggaran itu gampang. Karena itu, kita harus bekerja keras memperjuangkan anggaran untuk pembangunan daerah,” katanya.
Ia menilai perjalanan dinas kepala daerah perlu dilihat dari hasil yang dihasilkan, termasuk kemampuan menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperjuangkan kebutuhan daerah.
“Kalau orang melihat Bupati bepergian dan mengatakan Bupati jalan-jalan, tidak apa-apa. Saya anggap itu sebagai kritik yang memotivasi. Yang penting kita buktikan bahwa perjalanan tersebut menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat,” ujar Yosef.
Ia menambahkan, kritik terhadap pemerintah harus dijawab melalui pelaksanaan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, manfaat program bagi masyarakat menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai hasil kerja pemerintah daerah.
Perizinan, TPI, dan Infrastruktur Pesisir
Selain pembangunan Pelabuhan Rakyat Bolok, Pemkab Kupang tengah menyiapkan sejumlah proyek yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penguatan ekonomi daerah.
Salah satunya adalah pembangunan fasilitas pelayanan publik di Oelamasi. Menurut Yosef, fasilitas tersebut ditujukan untuk mempercepat pengurusan perizinan yang selama ini dapat memerlukan waktu tiga hingga empat bulan untuk sejumlah proses.
“Dengan persyaratan yang lengkap, proses pelayanan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat,” katanya.
Pemerintah daerah juga membangun gedung serbaguna untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
Di sektor kelautan dan perikanan, Pemkab Kupang menyiapkan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Fasilitas ini direncanakan untuk memperkuat penampungan dan pemasaran hasil perikanan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada fasilitas di luar wilayah Kabupaten Kupang.
Yosef mengatakan potensi kelautan daerah belum sepenuhnya didukung sarana pengelolaan hasil tangkapan yang memadai.
“Kita memiliki kekayaan laut yang luar biasa, tetapi kita belum memiliki fasilitas yang cukup untuk menampung hasil perikanan. Selama ini banyak hasil perikanan kita ditampung di Oeba. Karena itu, kita ingin membangun fasilitas sendiri di Kabupaten Kupang,” ujarnya.
Jika terealisasi dan dikelola secara efektif, fasilitas tersebut diharapkan memperluas rantai usaha perikanan, membuka kesempatan kerja, serta meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemkab Kupang Perjuangkan Pelabuhan Sulamu
Upaya memperkuat infrastruktur pesisir juga diarahkan ke wilayah lain. Yosef menyebut pembangunan pelabuhan di Sulamu sebagai salah satu proyek yang sedang diperjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Menurut dia, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah dokumen dan kebutuhan awal untuk mendukung rencana tersebut. Pemkab juga membuka peluang pembangunan fasilitas pelabuhan lain, termasuk pelabuhan bongkar muat.
Selain itu, pemerintah daerah menyebut adanya dukungan anggaran untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Kupang.
Yosef mengakui, keterbatasan kemampuan APBD membuat pembangunan infrastruktur berskala besar membutuhkan dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan. Karena itu, komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu jalur yang ditempuh untuk memperjuangkan pembiayaan.
“Ini semua bagian dari upaya kita untuk berbenah. Kita ingin pembangunan di Kabupaten Kupang berjalan lebih cepat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” katanya.
Pembangunan Pelabuhan Rakyat Bolok menjadi salah satu upaya Pemkab Kupang memperkuat infrastruktur transportasi dan kegiatan ekonomi pesisir. Namun, dampak proyek tersebut nantinya tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian konstruksi, melainkan juga oleh kualitas fasilitas, akses masyarakat, pengelolaan operasional, dan pemeliharaan secara berkelanjutan. red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
