OJK Tegas Tindak Pinjol yang Gunakan Debt Collector Intimidatif

ID, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola industri jasa keuangan digital, khususnya terhadap praktik penagihan pinjaman online (pinjol) yang dinilai melanggar etika dan merugikan konsumen. Langkah tersebut diwujudkan melalui pemberian sanksi administratif kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) akibat lemahnya pengawasan terhadap aktivitas penagihan yang dilakukan pihak ketiga atau debt collector.

Dalam hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan OJK, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam mekanisme pengelolaan dan pengawasan penagihan utang, terutama terkait penerapan standar perilaku penagihan yang profesional dari pinjol, etis, dan sesuai regulasi perlindungan konsumen.

Advertisement

Scroll kebawah untuk lihat konten

Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp875 juta, peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku, serta kewajiban melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem penagihan perusahaan.

Langkah korektif yang diwajibkan OJK mencakup penyempurnaan kebijakan penagihan, penguatan kerja sama dengan pihak ketiga, peningkatan sistem pengawasan internal, hingga pelatihan berkala terhadap tenaga penagihan agar lebih memahami standar etika dan perlindungan konsumen.

OJK menegaskan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga dalam proses penagihan tidak menghapus tanggung jawab perusahaan pinjaman digital (pinjol) terhadap perilaku debt collector di lapangan. Dengan demikian, setiap penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi tetap wajib memastikan seluruh proses penagihan dilakukan secara manusiawi, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menekankan bahwa perusahaan pembiayaan digital harus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aktivitas penagihan guna mencegah intimidasi maupun pelanggaran hak konsumen.

OJK juga mengingatkan bahwa apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran serupa, regulator tidak akan ragu mengambil tindakan yang lebih tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain menindak perusahaan, OJK turut mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila mengalami praktik penagihan yang mengandung ancaman, intimidasi, pelecehan verbal, penyebaran data pribadi, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.

Di sisi lain, OJK menekankan bahwa perlindungan konsumen harus berjalan seimbang dengan tanggung jawab debitur. Masyarakat diminta memahami kemampuan finansial sebelum mengajukan pinjaman serta memastikan penggunaan layanan keuangan dilakukan secara bijak dan proporsional.

Regulator juga kembali mengingatkan masyarakat agar hanya menggunakan layanan pinjaman online yang telah berizin dan berada di bawah pengawasan resmi OJK, guna meminimalkan risiko penyalahgunaan data dan praktik penagihan ilegal.

red

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.