“Negara harus hadir sampai di meja makan rakyat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan paradigma pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan intervensi kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara konkret.
Dalam konteks tersebut, penyaluran bantuan pangan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rumah tangga yang menghadapi tekanan ekonomi dan keterbatasan daya beli.
Distribusi Harus Tepat Sasaran
Christian juga menekankan pentingnya akurasi dalam proses penyaluran. Bantuan pemerintah harus diterima oleh masyarakat yang memang memenuhi kriteria penerima sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal.
Ia mendorong seluruh pihak yang terlibat agar menjaga transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan distribusi. Prinsip tersebut diperlukan untuk memastikan sumber daya publik yang telah dialokasikan benar-benar memberikan dampak sosial sebagaimana tujuan program.
Dengan demikian, keberhasilan program bantuan pangan tidak semata diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga dari efektivitasnya dalam menjaga ketahanan pangan keluarga penerima.
Kolaborasi Pemerintah dan Bulog
Launching penyaluran bantuan pangan tersebut turut dihadiri Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT Dr. Drs. Yusuf Lery Rupidara, M.Si., serta Pimpinan Perum Bulog Kanwil NTT Arrahim K. Kanam bersama jajaran.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
