ID, Jakarta — Keterbatasan fiskal tidak selalu menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas pelayanan publik. Salah satu alternatif yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kupang adalah mengoptimalkan dukungan melalui pemanfaatan aset pemerintah pusat yang sudah tidak lagi digunakan.
Langkah itu diwujudkan melalui penandatanganan naskah hibah tujuh unit kendaraan Toyota Innova dan satu unit dental kit dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Kupang.
Penandatanganan berlangsung di Kementerian Keuangan RI, Jakarta, pada Rabu, 2 September 2026. Naskah hibah ditandatangani Bupati Kupang Yosef Lede, S.H. bersama Emanuel Agust Hartono, Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh Dini Kusumawati, Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan RI, beserta jajaran Kementerian Keuangan.
Bukan Sekadar Aset yang Tidak Terpakai
Emanuel Agust Hartono berharap kendaraan dan peralatan yang dihibahkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Kupang.
Menurut dia, aset yang sebelumnya sudah tidak digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan masih memiliki nilai guna apabila dialihkan kepada pemerintah daerah yang membutuhkan.
Harapannya, aset tersebut dapat menunjang mobilitas aparatur sekaligus mendukung berbagai program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kupang.
Perspektif tersebut menempatkan hibah ini bukan semata sebagai proses pengalihan kepemilikan aset, melainkan sebagai mekanisme optimalisasi sumber daya negara. Barang yang tidak lagi memiliki fungsi strategis bagi satu institusi dapat memperoleh fungsi baru ketika dimanfaatkan oleh institusi pemerintah lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dini Kusumawati Sekertaris Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu RI menegaskan bahwa, hibah tersebut tidak dimaksudkan sebagai pemberian barang bekas kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, melainkan bagian dari optimalisasi aset pemerintah yang mengalami kelebihan akibat perubahan struktur kelembagaan.
“Sedikit saya menjelaskan, kenapa sampai ada hibah ini, kami sebelumnya tergabung dalam Badan Kebijakan Fiskal (BKF), setelah bertransformasi menjadi dirjen strategi ekonomi dan fiskal terdapat unit yang berkurang karena perubahan struktur dan karena unitnya berkurang, otomatis kendaraan dinasnya menjadi berlebih, oleh karena itu dari pada tidak dimaksimalkan, kami melakukan hibah ini,” ungkap Dini.
Dengan perubahan organisasi tersebut, sejumlah kendaraan dinas menjadi aset berlebih. Daripada aset tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal, Kementerian Keuangan memilih mengalihkannya melalui mekanisme hibah kepada pemerintah daerah.
Yosef Lede: Bantuan Berarti bagi Daerah
Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang, hibah tersebut memiliki arti yang lebih besar dibandingkan sekadar penambahan daftar aset daerah.
Bupati Yosef Lede menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas dukungan yang diberikan melalui hibah tersebut.
Ia mengatakan Kabupaten Kupang masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal, sehingga dukungan berupa aset kendaraan pemerintah memiliki nilai strategis dalam memperkuat mobilitas pelayanan.
“Jujur saja daerah kami masuk kategori daerah 3 T, oleh karena itu sangat terbatas dalam hal anggaran dan dana, maka dari itu hibah ini menjadi bantuan yang sangat berarti bagi daerah kami, guna meningkatkan mobilitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” ucap Bupati Kupang.
Ketersediaan kendaraan operasional menjadi salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemerintahan, terutama bagi wilayah dengan karakter geografis yang luas dan tantangan aksesibilitas.
Kabupaten Kupang memiliki wilayah pelayanan yang tersebar dengan kondisi infrastruktur dan geografis yang tidak selalu mudah dijangkau. Karena itu, tambahan kendaraan operasional dapat memberikan dukungan terhadap mobilitas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan hingga ke wilayah masyarakat.
Pemkab Kupang Titip Pesan Kebutuhan Transportasi Laut
Dalam kesempatan tersebut, Yosef Lede juga menyampaikan persoalan lain yang dihadapi Kabupaten Kupang, yakni kerentanan terhadap bencana, khususnya ketika memasuki musim penghujan.
Menurut dia, hujan dengan intensitas tinggi kerap memicu longsor yang kemudian mengganggu bahkan memutus akses transportasi darat menuju sejumlah wilayah.
“Dalam kesempatan ini saya juga ingin menitip pesan, sebagai salah satu daerah yang rawan bencana, daerah kami sangat kesulitan ketika datang musim penghujan yang sering mendatangkan longsor dan membuat akses jalan darat putus total,” kata Yosef.
Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan pendekatan mitigasi dan kesiapsiagaan yang tidak hanya bertumpu pada infrastruktur darat.
Karena itu, Bupati Kupang berharap ke depan jika terdapat peluang dukungan berupa hibah alat transportasi laut, kabupaten kupang juga bisa mendapat perhatian.
“Jadi sekiranya kedepan jika ada hibah berupa alat transportasi laut, kami bisa mendapat prioritas sehingga ketika bencana datang dan memutuskan jalur transportasi darat, kami masih bisa menjangkau wilayah-wilayah terdampak dengan alat transportasi laut” ungkap Yosef
Usulan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk memiliki alternatif mobilitas ketika jalur darat mengalami gangguan. Dalam situasi bencana, diversifikasi sarana transportasi dapat menjadi bagian dari strategi meningkatkan ketahanan daerah terhadap gangguan akses dan mempercepat distribusi bantuan maupun pelayanan masyarakat.
Optimalisasi Aset untuk Pelayanan Publik
Penandatanganan naskah hibah yang langsung dilanjutkan dengan penyerahan aset tersebut memperlihatkan adanya hubungan timbal balik dalam pengelolaan BMN.
Di satu sisi, Kementerian Keuangan dapat mengurangi aset yang tidak lagi optimal digunakan akibat restrukturisasi kelembagaan. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kupang memperoleh tambahan sarana yang dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas operasional pemerintahan.
Bagi Kabupaten Kupang, nilai strategis hibah itu pada akhirnya bukan terletak pada jumlah kendaraan yang diterima, melainkan pada bagaimana aset tersebut diterjemahkan menjadi kapasitas pelayanan yang lebih efektif.
Tujuh kendaraan dan satu unit dental kit kini berpindah fungsi: dari aset yang berlebih di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi instrumen pendukung pelayanan pemerintah daerah.
Bagi sebuah daerah yang menghadapi keterbatasan fiskal sekaligus tantangan geografis dan kebencanaan, optimalisasi semacam itu dapat menjadi bagian dari strategi memperluas kapasitas pelayanan tanpa sepenuhnya bergantung pada pengadaan baru melalui belanja daerah.
Dan bagi Pemerintah Kabupaten Kupang, hibah tersebut membawa harapan sederhana tetapi fundamental: lebih banyak mobilitas berarti lebih luas jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. (Ein)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
